Linda Sari
Bukittinggi-Bawaslu kota Bukittinggi menggelar Sosialisasi Pengawasan Pemilihan Partisipasif pada Pilkada Serentak Tahun 2024 dengan tema "Membumingkan partisipasif untuk Pilkada yang Berintegritas, " yang digelar di Balairung Campago Resort hotel pada Sabtu (21/09/2024)
Hadir pada acara tersebut Anggota Bawaslu Kota Bukittinggi, Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas, Eri Vatria, Camat Mandiangin Koto Selayan Syukri Naldi, Ketua Panwaslu Kecamatan MKS
Ketua Panwaslu Mandiangin Koto Selayan (MKS) Kota Bukittinggi Abu Jihad Akbart, RW se-Kecamatan MKS, serta pekerja sosial kecamatan MKS.
Dalam penyampaiannya Eri Vatria memaparkan, Bawaslu adalah pengawas Pemilu yang mengawasi semua pemilu, jika ada sikap dan perilaku yang tidak sesuai oleh Bawaslu silahkan laporan jika ada penyelenggara yang tidak sesuai aturan.
"Pemilihan Kepala Daerah untuk Sumbar itu ada Gubernur, Bupati dan Walikota, setiap pergerakan penyelenggara pemilu itu berpedoman pada UU, " kata Eri.
Dengan diadakannya sosialisasi ini diharapkan ASN dan jajaran RW, serta serta LPM Kecamatan Mandiangin tidak menunjukkan dukungan terhadap salah satu calon atau calon tertentu pada pilkada Serentak Tahun 2024, dengan kata lain harus bersikap netral.
|
Baca juga:
PERS.CO.ID: Cara Baru Bermedia!
|
"Prinsip ini diatur untuk menjaga profesionalisme dan integritas lembaga pemerintahan serta memastikan bahwa proses Pilkada berjalan dengan adil dan tanpa intervensi dari aparat negara yang seharusnya bersikap netral, " ujar Eri Vatria.
Lanjut dikatakannya, Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) memiliki peran penting dalam mensosialisasikan Netralitas ASN dan Perangkat Desa dalam Pilkada Serentak tahun 2024
"Sikap netral ini untuk memastikan bahwa ASN dan Perangkat Desa tetap fokus pada tugas pelayanan publik dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik tertentu, " ucapnya.
Bawaslu menjadi garda depan dalam menjaga agar ASN dan Perangkat Desa tidak menyalahgunakan posisinya untuk kepentingan politik
Terlaksananya kegiatan ini diharapkan dapat meminimalisir Pelanggaran Netralitas, menjaga Profesionalisme ASN dan Perangkat desa mendukung proses Demokrasi yang Adil dan Berintegritas, serta Membangun Kepercayaan Publik.
Pada closing statementnya Eri menghimbau yakni jangan ragu ragu melaporkan ke Bawaslu jika ada yang melakukan pelanggaran pada kampanye dah harapan kami siapkan seluruh perangkat untuk bukti
Ia menambahkan, Bawaslu itu mencegah mengawasi dan menindak diberikan tugas dan tanggung jawab yang luar biasa dan
harapan kita adalah mari kita laksanakan politik santun.
Camat Mandiangin Koto Selayan Syukri Naldi menyampaikan, secara materi kita termasuk yang mengawasi dan kita termasuk yang diawasi yakni kita semua ini yang termasuk dalam penyelenggara pemilu.
"Kami lebih ke fokus mengajak kepada RT RW, LSM, untuk itulah harus menjadi tokoh tokoh yang menjadi demokratis yang bermartabat dan berkontribusi untuk pemilu yang akan datang, " ujar Syukri.
Kita bisa mempelajari visi misi Paslon kita dan mari kita pilih mana yang terbaik menurut kita dan kita berkewajiban untuk mencari informasi pilihan kita yang baik menurut kita.
Kita hadir untuk menyampaikan hak pilih kita untuk menyampaikan suara
Kita semua berhak untuk mengawasi pemilu dan prosesnya juga kita awasi apabila ada money politics, kampanye hitam dll.Kita juga bisa mengingatkan untuk mencegah terjadinya hal hal yang menyimpang.
Tujuan dari pengawasan partisipatif ini bukan hanya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi pemilu, tetapi juga untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan kecurangan.
“Pengawasan partisipatif bertujuan untuk melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pengawasan pemilu. Dengan ini, masyarakat tidak hanya menjadi pemilih, tetapi juga berperan sebagai pengawas yang turut mengawal jalannya Pilkada agar berlangsung sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, ” jelasnya.
“Dengan pengawasan yang transparan, kita harapkan Pilkada 2024 dapat berjalan bersih, jujur, dan adil, ” imbuh Syukri Naldi.
Ditambahkannya, suksesnya pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tidak luput dari peran para tokoh agama, tokoh adat, organisasi masyarakat dan sebagainya. Dan paling terpenting adalah bagaimana strategis kita dalam pemetaan indeks kerawanan pemilihan serentak 2024.
"Pengawasan partisipatif ini adalah harga mati bagi kita sebagai sebuah kelembagaan pengawas pemilu dengan anggaran yang tersedia cukup besar maka kegiatan pengawasan partisipatif harus dimaksimalkan dalam pelaksanaannya, " ungkapnya.
Selanjutnya, Anggota Bawaslu Hardiansyah Fadli menyampaikan...
pemilu kita ini rawan terjadinya pelanggaran, ada potensi pelanggaran yang timbul antara pihak-pihak yang ingin merebut kursi kekuasaan maka proses ini perlu diawasi untuk menghindari yang namanya kecurangan karena rentan melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang.
"Karena untuk memastikan pilkada ini berjalan lancar, kita harus mengawasi money politics, yang dilakukan oleh oknum tim politik, " katanya.
Lalu ada penyalah gunaan wewenang misalnya pejabat Daerah yang seharusnya bersikap netral , dia tidak boleh menggunakan perangkat perangkat untuk kepentingan politik.
"Kenapa pengawasan Pemilu itu penting untuk meningkatkan trust dan
Pengawasan merupakan hal yang sangat penting dalam menciptakan Pemilu yang berkualitas. Pengawasan menempati posisi yang strategis dalam mencapai pemilu yang adil, damai, bersih, dan demokratis, ” tutur Hardiansyah Fadli.
Dikatakannya, partisipasi masyarakat diperlukan untuk mewujudkan pemilu yang jurdil untuk menghasilkan pemimpin yang benar benar memperjuangkan kepentingan masyarakat oleh rakyat untuk rakyat.
"Partisipasi warga sangat penting untuk mencegah pelanggaran sejak dini apalagi budaya yang kita bangun dengan cara pemantauan langsung, " sebutnya.
Tantangan kita dalam mengawasi pemilu yakni minimnya pengetahuan dan ini tidak bisa kita pungkiri makanya Bawaslu mengadakan kegiatan bagaimana memahami tahapan pemilu.
"Selanjutnya tekanan dan intimidasi apalagi jika masyarakat aktif mengawasi kadang kadang ada hal hal yang sering menjadi tekanan, " imbuhnya.
Tantangan selanjutnya adalah soal akses informasi yang dibutuhkan untuk pengawasan.(Lindafang).
JIS Sumbar 
Updates. 
